Menu

Proyek Depo Arsip Tangsel Masuk Penyidikan Kejati, Kadis Cipta Karya jadi Target?

RN/JD

Minggu, 22 Mei 2022 - 13:55 WIB
Proyek Depo Arsip Tangsel Masuk Penyidikan Kejati, Kadis Cipta Karya jadi Target?

Kang Tamil

JD - Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Banten terhadap kasus dugaan korupsi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal bikin panas dingin pihak rekanan dan anak buah Benyamin Davnie.

Kasus dugaan korupsi di pembangunan gedung Puskesmas Kedaung dan pembangunan Depo Arsip Tangerang Selatan (Tangsel) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditangani bisa menjadi pintu masuk untuk menjerat oknum yang terlibat 

Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengunkapkan bahwa anggaran untuk peningkatan gedung Puskesmas tahap dua Rp 5,9 miliar dan peningkatan pembangunan gedung Depo Arsip anggarannya Rp 5,3 miliar, dimana kedua proyek itu menggunakan APBD tahun 2021 di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangsel.

Menyikapi hal ini Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan mengatakan bahwa patut diduga kasus dugaan korupsi tersebut turut melibatkan oknum di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangsel, dan dirinya meminta agar pihak Kajati turut memeriksa Kepala Dinas guna mendapat petunjuk penyidikan.

"Praktik korupsi itu tidak pernah berdiri sendiri, pasti ada sambutan dari oknum pemangku kebijakan. Maka saya dorong Kepala Dinas terkait diperiksa, agar semua petunjuk terang benderang," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media.

Diketahui, pembangunan Depo Arsip sebelumnya sudah menghabiskan anggaran sebesar  Rp 15.483.514.172  pada tahun 2019 dan sebesar Rp 37.289.556.281 tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT Karya Tunas Mandiri  Persada. Yang mana, perusahaan tersebut juga terlibat kasus dugaan korupsi mangkraknya pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu tahun anggaran 2018 yang saat ini sedang berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menggapi hal ini, Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini merasa heran, bagaimana sebuah perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan sebuah proyek yang dimenangkannya, namun masih dipercaya memenangkan proyek di dinas yang sama. Sehingga pengamat ini mempertanyakan bagaimana pertanggung jawaban proyek yang tidak selesai tersebut sementara sebagian besar anggaran telah dibayarkan.

"Saya lihat ada laporan ke KPK bahwa perusahaan yang mengerjakan gedung Depo Arsip sebelumnya juga tidak menyelesaikan proyek yang dimenangkannya dalam tender. Kan lucu, perusahaan wanprestasi bukannya di blacklist, kok masih bisa berproyek di dinas yang sama. Wajar jika banyak pihak menaruh curiga," Tuturnya.